Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday500
mod_vvisit_counterYesterday529
mod_vvisit_counterThis week2240
mod_vvisit_counterLast week3236
mod_vvisit_counterThis month10705
mod_vvisit_counterLast month32611
mod_vvisit_counterAll days1016736

Online (20 minutes ago): 14
Today: Jun 27, 2019

Google Search



Designed by:
SiteGround web hosting Admin Saleh

Informasi


PDF Print E-mail

Peningkatan Kualitas PNS Diperlukan untuk Menunjang Kebutuhan Organisasi

Senin, 07 Maret 2011 13:49

Jkt-Humas, Peningkatan kualitas pegawai negeri sipil (PNS) diperlukan untuk menunjang  kebutuhan organisasi. Jadi, para PNS hendaknya mengupayakan peningkatan kualitas diri diantaranya melalui peningkatan pendidikan pegawai. Demikian sambutan yang disampaikan Kepala Biro Kepegawaian Anie Ratna Santoso saat membuka Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP), dan Presentasi Peningkatan Pendidikan (PPP) di Ruang Jarier lantai 3 Gedung III Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat Jakarta, Senin (7/3).

 

Kepala Biro Kepegawaian Anie Ratna Santoso (kiri) memberikan arahan didampingi Kepala Bagian Pengembangan Pegawai Menari Sitohang

Lebih jauh Anie Ratna Santoso menjelaskan bahwa penyelenggaraan Ujian Dinas, UPKP, dan PPP adalah hal yang rutin dilakukan berkaitan dengan kenaikan pangkat dengan peningkatan pendidikan pegawai. Anie Ratna Santoso juga menegaskan bahwa proses penilaian dalam kegiatan ini  berlangsung secara jujur dan obyektif. Selain itu, bagi para pegawai BKN, tingkat kehadiran merupakan hal yang diperhitungkan dalam kenaikan pangkat seorang PNS.

Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari yakni mulai hari Senin 7-9 Maret 2011 di BKN Pusat, Jakarta. Peserta berjumlah 35 orang yang berasal dari BKN Pusat, Kantor Regional III BKN Bandung, Kantor Regional V BKN Jakarta, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Badan Standardisasi Nasional (BSN).

 

Para peserta Ujian Dinas,UPKP,dan PPP mendengarkan arahan Kepala Biro Kepegawaian BKN

Hak cipta © 2011 Badan Kepegawaian Negara.

 
PDF Print E-mail

Penyelesaian Masalah Tenaga Honorer Harus Dilakukan dengan Cermat

Kamis, 10 Maret 2011 15:57

 

Jkt-Humas, Penyelesaian masalah tenaga honorer harus dilakukan dengan cermat. Hal ini agar permasalahan tenaga honorer tidak berlarut-larut.  Demikian arahan yang disampaikan Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno saat membuka Progres Laporan Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer Kategori I di Ruang Aula BKN Pusat Jakarta, Kamis (10/3).

Wakil Kepala BKN Eko Sutrisno (kiri) didampingi Deputi Dalpeg Bambang Chrisnadi memberikan arahan pada kegiatan Progres Laporan Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer Kategori I

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian Kepegawaian (Dalpeg) Bambang Chrisnadi menegaskan bahwa kegiatan verifikasi dan validasi tenaga honorer  kategori I yang telah dilakukan BKN dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memasuki proses akhir penyelesaian.  Beberapa hal yang menjadi kendala dalam kegiatan verifikasi dan validasi ini adalah: sempitnya waktu dan terbatasnya  sumber daya manusia (SDM) untuk  melakukan verifikasi dan validasi ini. Oleh karena itu, dalam waktu dekat pengumuman hasil verifikasi dan validasi tenaga honorer kategori I yang memenuhi kriteria (MK) dan tidak memenuhi kriteria (MK) akan dilakukan melalui website BKN.

Kegiatan Progres Laporan Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer Kategori I diikuti oleh para pejabat Eselon I dan II BKN Pusat dan para Kepala Kantor Regional I-XII BKN. Melalui kegiatan ini, diharapkan adanya persamaan persepsi diantara para pejabat BKN dalam menyelesaikan permasalahan tenaga honorer dengan baik dan tuntas.

 

Para pejabat BKN  mendengarkan penjelasan Deputi Dalpeg Bambang Chrisnadi tentang Progres Laporan Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer Kategori I

Hak cipta © 2011 Badan Kepegawaian Negara.

 
PDF Print E-mail

PERSYARATAN PENSIUN

Berikut adalah berkas yang harus dilampirkan Pegawai Negeri Sipil sebagai syarat dalam menempuh masa pensiun :

1. Fotocopy SK CPNS;

2. Fotocopy SK PNS;

3. Fotocopy SK Pangkat terakhir;

4. Fotocopy SK Berkala terakhir;

5. Salinan sah Surat Nikah;

Read more...
 
PDF Print E-mail

PERSYARATAN MUTASI GAJI

Lampiran Pegawai Baru

1. SKPP;

2. SK PINDAH / MUTASI;

3. KP4;

a. Surat Nikah

b. Akte Kelahiran Anak (sesuai jumlah anak yang ditanggung)

c. Keterangan Kuliah dari Perguruan Tinggi

   - Jika usia anak lebih dari 21 maka harus melampirkan surat keterangan masih kuliah

   - Jika usia anak lebih dari 25 maka harus keluar dari tunjangan keluarga

   - Anak yang ke-3 dapat masuk dalam tunjangan, apabila :

     Ø Anak ke-1 dan ke-2 masih dalam usia tanggungan dalam tunjangan keluarga

     Ø Anak ke-3 lahir sebelum 1 Maret 1994 (Perubahan tunjangan anak, dari 3 anak menjadi 2 anak)

d. Untuk Anak Angkat

   - Persyaratan sama dengan point c

   - Surat pernyataan dari orangtua mengenai anak angkat yang disahkan Kelurahan

   - Surat dari pengadilan Negeri mengenai Pengangkatan Anak

4. SK CPNS;

5. SK PNS;

6. 2 SK BERKALA TERAKHIR;

7. 2 SK PANGKAT TERAKHIR;

8. BERKAS JABATAN;

- SK Jabatan

- SK Pelantikan

- SPMT Jabatan

- SK Fungsional (Jika ada)

 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Page 3 of 3

Newsflash

DAFTAR USULAN KPE IPDN TAHUN 2011

Bagi Pegawai yang belum memperoleh Kartu Pegawai Elektronik silahkan hubungi Bagian Kepegawaian atau kirimkan "Nama lengkap, NIP Lama & Unit Kerja" ke alamat e-mail kami.

::Berikut adalah daftar usulan Kartu Pegawai Elektronik Tahun 2011, sebagai berikut :

     

Broadcast your self!
Find us on Facebook
Follow Us